MgZ. GiaWa 
JAKARTA — Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam jajaran Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029, Suahasil Nazara langsung menegaskan komitmen utamanya: menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, serta memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berfungsi sepenuhnya untuk mendukung program-program prioritas pemerintah. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 14 September 2026.
APBN — atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara — adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, mencakup seluruh pendapatan dan belanja negara. Sebagai instrumen kebijakan, APBN tidak sekadar daftar uang masuk dan keluar, melainkan alat penggerak pertumbuhan sekaligus penjaga kestabilan perekonomian bangsa. >>Pergantian Pucuk Kemenkeu RI: Presiden Lantik Suahasil Nazara –
Menyadari hal tersebut, Suahasil menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan akan terus berupaya menjadikan APBN sebagai instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional. Salah satu indikator kunci yang dijaga adalah defisit APBN — yaitu selisih antara belanja negara yang lebih besar dibanding pendapatannya — yang dipastikan tetap dikendalikan di bawah batas 3 persen. Angka ini merupakan batas aman yang diakui secara luas untuk menjaga kepercayaan terhadap kondisi keuangan negara.
Selain angka-angka fiskal, Suahasil juga menekankan aspek yang tak kalah penting: komunikasi publik yang dapat dipercaya. Kredibilitas APBN, ujarnya, tidak dibangun hanya melalui penyusunan kebijakan yang sehat dan cermat, melainkan juga melalui penyampaian yang jujur, terbuka, dan konsisten kepada seluruh masyarakat. Rakyat berhak mengetahui bagaimana uang negara dikelola, diputuskan, dan digunakan.
Mengenai prinsip efisiensi, Suahasil memberikan penegasan yang memperjelas makna istilah tersebut. Efisiensi APBN bukan dimaknai sekadar pemotongan belanja atau pengurangan alokasi dana. Sebaliknya, efisiensi berarti memastikan setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan mampu menghasilkan keluaran atau hasil yang maksimal, serta memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Setiap anggaran harus bekerja, berfungsi, dan bermanfaat. DJKN Sambut Suahasil Nazara Menkeu, Ucap Terima Kasih Purbaya
Sumber: BPMI Setpres / Kementerian Sekretariat Negara RI
Editor: Red/Lp/Mr.GiaWa
About The Author
