MgZ. GiaWa 
BANDUNG BARAT — Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Rumah Sakit (RS) Cahaya Kawaluyan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Senin, 14 September 2026. >>DJKN Sambut Suahasil Nazara Menkeu, Ucap Terima Kasih Purbaya
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua BURT DPR RI, Alien Mus, guna memantau pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) — program perlindungan kesehatan yang dirancang untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan medis yang layak dan terjangkau.
Peninjauan ini bukan sekadar kunjungan rutin, melainkan bentuk pengawasan langsung lembaga perwakilan rakyat terhadap penyelenggaraan program yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Alien Mus menegaskan bahwa kehadirannya di lapangan bertujuan memastikan standar pelayanan Jamkestama berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi peserta.
“Kami ingin memastikan standar pelayanan Jamkestama berjalan dengan baik. Fasilitas harus memadai, tenaga kesehatan siap, dan persoalan administrasi maupun data jangan sampai menjadi hambatan bagi peserta ketika membutuhkan layanan kesehatan,” ujar Alien Mus di lokasi.
Dari pernyataan tersebut terlihat jelas tiga aspek utama yang menjadi fokus pengawasan:
1. Sarana & Prasarana — fasilitas rumah sakit harus lengkap, layak, dan nyaman digunakan;
2. Sumber Daya Manusia — tenaga medis dan paramedis harus siap siaga, profesional, dan mencukupi kebutuhan;
3. Sistem Administrasi & Data — pelayanan tidak boleh terhambat oleh prosedur yang berbelit atau data yang tidak akurat.
BURT DPR RI melalui pengawasan ini mendorong sejumlah pembenahan menyeluruh:
– Peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan;
– Pemenuhan kesiapan fasilitas yang memadai;
– Penguatan sosialisasi agar masyarakat memahami hak dan tata cara mendapatkan pelayanan; >>BAM DPR RI Bahas Sengketa Lahan Situ Rompong, Dorong Keadilan –
– Penyederhanaan proses klaim dan penagihan agar lebih cepat dan mudah;
– Pemutakhiran basis data peserta agar akurat, lengkap, dan terkini.
Alien Mus menekankan makna yang lebih mendasar dari seluruh upaya ini. Pelayanan kesehatan tidak boleh dipandang hanya dari sisi bangunan, peralatan, atau fasilitas fisik semata. Lebih penting dari itu adalah hak setiap warga untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas saat sakit atau membutuhkan pertolongan medis. “Karena bagi peserta, pelayanan kesehatan bukan sekadar soal fasilitas, tetapi soal mendapatkan layanan yang cepat, tepat, dan berkualitas,” tegasnya. >>Mentan Amran Ungkap 25 Merek Beras Fortifikasi Bermasalah –
Pemeriksaan langsung ke lapangan seperti ini diharapkan mampu menjembatani kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat dengan realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah, sehingga setiap perbaikan yang dilakukan benar-benar menyentuh kebutuhan riil rakyat.
Sumber: Akun Resmi DPR RI
Editor: Red/Lp/Mr.GiaWa
About The Author
