Presiden Prabowo Lantik Kepala BGN dan Penasihat Bidang Ketenagakerjaan

JAKARTA. Lintaspers.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik sejumlah pejabat strategis di lingkungan pemerintahan, Senin (8 Juni 2026) di Istana Negara, Jakarta. Prosesi pelantikan ini berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Presiden, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat struktur organisasi pemerintah guna mempercepat pencapaian program-program prioritas nasional yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pelantikan ini meliputi pengisian posisi Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) serta pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Kehadiran berbagai tokoh penting negara turut memeriahkan sekaligus memberikan dukungan moral terhadap jalannya pemerintahan baru. Di antaranya hadir para pimpinan lembaga tinggi negara, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Kehadiran mereka mencerminkan semangat kebersamaan dan sinergi antarlembaga dalam mendukung pembangunan bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo melantik Nanik S. Deyang untuk menduduki jabatan Kepala Badan Gizi Nasional. Mendampinginya sebagai Wakil Kepala adalah Agustina Arumsari dan Trenggono. Pengangkatan ketiga pejabat tersebut telah ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/M Tahun 2026. Dalam dokumen tersebut diatur pula mengenai pemberhentian pejabat sebelumnya serta penataan kembali struktur organisasi di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai bagian dari penyempurnaan birokrasi.

Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Lembaga ini dibentuk dengan tugas utama merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan, serta memantau dan mengevaluasi berbagai program terkait pemenuhan gizi masyarakat. Dengan adanya kepemimpinan yang baru, diharapkan permasalahan gizi buruk, stunting, kekurangan gizi mikro, serta ketimpangan akses pangan bergizi di berbagai daerah dapat segera ditangani secara terpadu dan menyeluruh. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif sebagai modal utama kemajuan bangsa.

Selain mengisi posisi di Badan Gizi Nasional, Presiden juga melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Pengangkatan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 58/P Tahun 2026. Dalam jabatannya, Said Iqbal ditugaskan untuk memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi strategis kepada Presiden terkait berbagai isu ketenagakerjaan, mulai dari perlindungan hak pekerja, peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja yang layak, hingga terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Di hadapan Presiden dan seluruh undangan, para pejabat yang baru dilantik mengucapkan sumpah jabatan dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Mereka berjanji akan senantiasa setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya, serta mengemban amanah yang diberikan demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, maupun kelompok. Sumpah ini menjadi landasan moral dan hukum bagi mereka dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Pelantikan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan pemerintahan saat ini. Dengan adanya pimpinan yang berkompeten di Badan Gizi Nasional, diharapkan sinergi antar kementerian dan lembaga terkait dapat berjalan lebih efektif sehingga program perbaikan gizi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan masyarakat di daerah terpencil. Sementara itu, keberadaan Penasihat Khusus Presiden di bidang ketenagakerjaan diharapkan dapat menjadi jembatan yang mempererat komunikasi dan aspirasi dari dunia kerja, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Secara keseluruhan, langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo ini menunjukkan komitmen nyata untuk terus memperbaiki kinerja pemerintahan. Pengisian jabatan-jabatan kunci ini diharapkan dapat membawa perubahan positif, mempercepat pembangunan, serta mewujudkan cita-cita bersama menuju Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.Rd**